Siapa Takut UU Perfilman Baru?

Posted on 16/11/2010

0


(Annida online, September 2009)

Meski dalam perjalanannya tersandung pelbagai kontroversi, terutama dari kalangan masyarakat perfilman itu sendiri yang berkali-kali menyerukan agar RUU Perfilman direvisi dan tidak segera disahkan karena isinya banyak yang tidak menguntungkan masyarakat perfilman, RUU Perfilman tetap disahkan juga sebagai UU yang baru pada tanggal 8 September 2009.

Sedari dulu RUU Perfilman dinilai kurang akomodatif  lantaran isinya nyaris sama dengan UU Perfilman lama Nomor 8 tahun 1992. Tak urung sineas dan produser film kondang Nia Di Nata sampai mengirimkan karangan bunga dukacita atas disahkannya UU Perfilman baru sebagai bentuk kekecewaannya. Selain menuai kecaman banyak kebijakan-kebijakan dalam UU Perfilman baru yang menurut masyarakat perfilman itu sendiri dinilai banyak tidak menguntungkan terutama bagi industri perfilman nasional yang kini sedang tumbuh pesat.

Misalnya dalam pasal 50 yang mengatakan “setiap pelaku kegiatan perfilman wajib memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat dalam bidang perfilman”. Pasal ini jelas menuai kritik lantaran infrastruktur pendidikan film di Indonesia belum memadai untuk memenuhi kompetensi bidang perfilman. Selain itu dalam pasal ini seolah-olah hanya para pembuat atau produser film yang mempunyai ijazah atau sertifikat film “berhak” membuat film.

Padahal dalam praktiknya, seiring dengan gaung kebebasan yang dicanangkan di era reformasi plus tumbuhnya pelbagai festival film di Indonesia salah satunya festival film pendek, dewasa kini banyak lahir pembuat film yang notabene tak punya latar belakang pendidikan perfilman. Salah satu contohnya bisa disebut sineas Joko Anwar  yang lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) namun mampu membuat berbagai jenis film yang dinilai cukup berkualitas di tanah air seperti Janji Joni, Kala, dan Pintu Terlarang.

Tentu saja pasal 50 ini dianggap mengekang kebebasan kreatif sineas sebagai pencipta. Film, jika dilihat dari pasal 50 ini, tiba-tiba menjadi sesuatu yang “eksklusif” dan hanya boleh dibuat, dihasilkan, bahkan “dinikmati” orang-orang berlatar belakang pendidikan perfilman saja. Padahal dalam kenyataannya tak banyak atau boleh dibilang sangat sedikit institusi pendidikan perfilman di Indonesia yang berkualitas.

Kemudian pasal 32 dimana dalam pasal ini menunjukkan “pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertujukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60 persen dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 bulan berturut-turut” menuai kritik bahwa kuota berdampak pada munculnya kualitas film yang buruk atau dengan kata lain asal bikin film dengan kualitas buruk tak dihindari. Jika kuota ini dipaksakan, sudah pasti para produser film memaksakan diri memproduksi film-film buruk seperti yang terjadi pada industri sinetron sekarang ini. Pada gilirannya, film Indonesia bakal jatuh lagi dan kelak ditinggalkan penontonnya seperti pada era akhir 1980-an (Tempo, 27 September 2009). Sedangkan kendala lainnya dari pasal 32 ini tidak semua bioskop mau menayangkan film tersebut.

Satu hal lain lagi yang terparah dan dinilai oleh sineas Riri Riza dapat membungkam pembuat film atau menarik sebuah film yang sudah beredar dari peredaran adalah pasal 6 yang dalam salah satu pasalnya berbunyi, “film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum”.

Pasal ini dinilai seperti “pasal karet” karena interpretasinya bisa ditarik ke berbagai sisi. Misalnya dalam sebuah film ada adegan realita tentang penyalahgunaan narkoba salah-salah bisa dianggap pihak tertentu mendorong pemakaian. Akibatnya adegan tersebut bisa dengan semena-mena mudah dibabat oleh LSF (Lembaga Sensor Film) meski adegan itu penting dalam sebuah cerita.

Ada juga pasal 81 yang berbunyi “setiap orang yang mempertunjukkan film yang mengakibatkan praktek monopoli dipidana paling lama dua tahun atau denda sampai Rp. 100 miliar”. Pasal ini menuai kritik dapat membuka peluang suap dan mematikan perusahaan film padahal industri perfilman Indonesia sedang tumbuh.

Selain itu ada pula pasal 18 yang menunjukkan peran pemerintah yang terlalu “campur tangan” dalam produksi film. Dalam pasal tersebut disebutkan para produser wajib mendaftarkan filmnya pada menteri (kebudayaan) disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film. Pasal ini dinilai “aneh” karena dibuat dengan alasan para menteri ingin melindungi pembuatan film, agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita. Tentu saja pasal ini menuai kecaman karena isinya seperti berlawanan dengan spirit reformasi. Selain berlawanan dengan prinsip kebebasan berkarya, pasal ini dinilai terlalu banyak melibatkan peran pemerintah dengan segala kebijakan birokratisnya terutama dalam urusan perfilman.

***

Tak jelas apakah fokus utama UU Perfilman baru ini dibuat untuk melindungi para sineas dalam mencipta dan mendukung industri perfilman yang sedang tumbuh atau malah memperbanyak peran pemerintah dalam urusan perfilman. Semuanya dinilai kabur.

UU Perfilman baru ini menurut Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara dari rancangannya saja seperti membawa masyarakat kembali ke era Orde Baru karena pemerintah terlalu jauh mencampuri ranah film dan sanksi pelanggarannya bisa dipenjara puluhan tahun, seperti dikutip dari Kompas.com, 5 September 2009.

Hal tersebut menurut anggota Dewan Pers Wina Armada Sukardi dalam tulisannya di Kompas,13 September 2009 dalam UU yang bertaburan pasal-pasal tak jelas ini sineas tidak dianggap sebagai seniman kreatif. Sineas atawa pembuat film ditempatkan sebagai pelaku yang dapat merusak tatanan sosial, mengganggu keamanan dan ketertiban serta cenderung membawa dampak buruk terhadap nilai-nilai masyarakat sehingga menempatkan dirinya sebagai orang yang berpotensi melakukan kejahatan. Supaya potensi kejahatan sineas tidak keluar maka UU ini dipenuhi dengan rambu-rambu larangan dan petunjuk yang harus diikuti, misalnya seperti yang termaktub dalam pasal 32. Jika kita membaca pasal 32 tersebut tentu saja dapat berakibat menurunkan kualitas sebuah karya film atau dengan kata lain dapat “merusak” sebuah karya film yang sudah dibuat capek-capek plus biaya yang notabene dapat dibilang tidak murah pula.

“Pasal-pasalnya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, karena justru akan menghambat perkembangan industri film yang sedang tumbuh. Oleh karena itu harus segera ditolak supaya jangan sampai UU dibuat untuk menciptakan konflik dalam masyarakat,” kata Mira Lesmana, produser film juga dikutip dari Kompas.com.

Tetapi kendati sejelek atau sebagus apapun isinya, kalangan masyarakat perfilman tetap harus menerima. Pertanyaannya sekarang apakah masyarakat perfilman yang terdiri dari produser dan para sineas jadi mandeg dalam berkarya setelah UU Perfilman disahkan? Tentu saja tidak.

Kita harus tetap berkarya dalam kondisi apapun bentuknya. Negara-negara lain seperti Iran dan Malaysia juga “dilindungi” pelbagai peraturan yang ketat, bahkan lembaga sensor filmnya konon lebih ketat dari Indonesia. Misalnya di Iran tidak boleh memperlihatkan adegan bersentuhan tangan antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya. Tapi meski lahir dari kondisi tersebut tetap saja lahir karya-karya berkualitas yang mewarnai sejumlah festival-festival film internasional. Nama-nama seperti Majid Majidi atau Ja’far Panahi dari sinema Iran, negara dengan citra yang cukup kolot dibandingkan Indonesia nyatanya tetap berhasil menghasilkan karya-karya bermutu dan bergaung di pelbagai festival film internasional.

Keberhasilan film Indonesia adalah mampu memaparkan, apa, siapa dan bagaimana rakyat Indonesia itu sendiri bukannya jadi mandeg atau tumpul setelah mendengar UU Perfilman baru disahkan. UU yang mau tidak mau, sebaik maupun sejelek apapun isinya tetap harus diterima oleh masyarakat perfilman Indonesia.

Jadi, siapa takut UU Perfilman? *

Rawamangun, September 2009.

Iklan
Posted in: Film Review